Pengertian, Hak, Fraksi, Komisi, Tugas dan Fungsi DPR [LENGKAP]

Pengertian, Hak, Fraksi, Komisi, Tugas dan Fungsi DPR [LENGKAP]

Fungsi DPR – halooo hai teman teman semua, pernah gak kamu melihat di televisi orang yang duduk dalam sebuah ruangan dengan pakaian yang rapi, mereka seperti sedang melakukan rapat, yap mereka itulah anggota DPR

Mungkin dari kalian akan bertanya tanya, sebenarnya apa sih tugas DPR, dengan mengetahui fungsi DPR kita dapat mengetahui apakah kinerja DPR saat ini sudah baik atau belum. Daripada bingung mari kita pelajari lebih lanjut siapa sih DPR itu dan apa tugasnya, pengertian dan fungsinya bagi negara ini, sehingga mereka disebut dengan wakil rakyat.

Pengertian DPR

pengertian-DPR

Indonesia meruapakan negara yang menganut asas demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dengan adanya DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi bukti bahwa negara Indonesia benar-benar negara demokrasi

Anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam pemilu setiap lima tahun sekali yang diusung oleh partai politik. Tak hanya itu untuk menjadi anggota DPR maka seseorang telah genap berusia 21 tahun, pendidikan terakhir SMA (sekolah menengan atas) atau sederajat dan merupakan anggota dari partai politik bukan perseorangan atau independen.

Sesuai dengan kepanjangannya yakni Dewan Perwakilan Rakyat (salah satu badan legislatif), DPR mempunyai tujuan sebagai wadah dan menyalurkan aspirasi rakyat di berbagai wilayah. Meskipun demikian tetapi kadang kita masih banyak melihat kinerja anggota maupun lembaga DPR yang kurang memuaskan dan merugikan negara.

Seperti bolos saat rapat, ribut saat rapat paripurna bahkan makan uang rakyat atau biasa kita sebut dengan kata KORUPSI, maka tak heran jika anggota DPR yang melakukan korupsi mendapat julukan tikus berdasi.

Meskipun tidak semua anggota DPR melakukan korupsi, ada juga yang melakukan kinerja dengan baik dan menjalankan tugas secara maksimal, sehingga kedudukan dan fungsinya sebagai dewan rakyat dapat terpenuhi. Dibawah ini telah kita rangkum beberapa fungsi DPR

fungsi DPR adalah ?

fungsi-dpr

dalam pelajaran sekolah mungkin kita menjumpai sebuah pertanyaan “fungsi DPR adalah ?”, secara garis besar fungsi DPR terbagi menjadi 3 yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Setiap fungsi tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut fungsi DPR dan penjelasannya :

fungsi DPR menurut uud 1945

fungsi DPR yang terkandung dalam pasal 20A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni

fungsi DPR legislasi

fungsi legislasi merupakan fungsi pertama dari DPR yang terkandung dalam UUD 1945, fungsi tersebut membuat DPR mempunyai hak dan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang bersama dengan Presiden

dalam fungsi legislasi DPR juga memiliki tugas dan hak sebagai berikut

merumuskan Prolegnas atau Program Legislasi Nasional

merumuskan dan menelaah RUU (Rancangan Undang-Undang)

menerima Rancangan Undang Undang yang dibuat oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang terkait tentang hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah, mengabungakan atau membuat daerah baru, pengoperasian sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta keuangan daerah.

Menelaah Rancangan Undang Undang yang telah dibuat oleh Presiden atau DPD

Menetapkan undang undang bersama presiden

Mengesahkan atau tidak mengesahkan peraturan pemerintah subsitusi Undang-Undang yang telah diajukan oleh Presiden untuk dijadikan Undang Undang

fungsi DPR RI anggaran

fungsi kedua yang termaktup dalam UUD 1945 adalah fungsi DPR dalam anggaran, yakni DPR mempunyai tugas untuk membahas dan menyetujui atau tidak rancangan undang-undang (RUU) mengenai dana APBN yang telah diajukan oleh presiden.

Fungsi anggaran juga masih terkait dengan fungsi legislasi DPR yang mempenyai tugas dan wewenang sebagai berikut

Menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Undang Undang tentang APBN yang telah diajukan presiden

Memberi perhatian denga mempertimbangakan DPD mengenai RUU tentang APBN dan juga RUU yang berkaitan dengan agama, pajak dan pendidikan.

Melakukan pemerikasaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara oleh Badan Keuangan (BK)

Menyetujui pemindahan hak millik aset negara atau perjanjian yang mempuyai dampak besar bagi kesejahteraan rakyat yang terkait dengan keuangan negara.

Fungsi DPR dalam pengawasan

Fungsi terakhir dari DPR ialah pengawasan, yankni melakukan pengawasan terhadap Undang Undang yang telah ditetapkan dan juga APBN yang telah di setujui

Tugas DPR dalam pengawasan sebagai berikut :

Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan juga kebijakan pemerintah

Memusyarahkan dan menindak lanjuti hasil dari pengawasan yang di sampaikan DPD (mengenai hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah, mengabungakan atau membuat daerah baru, pengoperasian sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta keuangan daerah atau APBD)

Hak DPR

hak-DPR

Dari banyaknya tugas dan fungsi dari DPR khususya dalam melaksanakan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan 3 hak, yakni:

Hak DPR mengenai interpelas

Hak pertama dari DPR yakni dapat meminta kepada pemerintah keterangan tentang kebijakan negara yang strategis dan juga penting untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.

Hak DPR mengenai angket

Selanjutnya DPR mempunyai hak untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang telah dibuat dan berkaitan tentang hal yang urgen, efisien, dan mempunyai dampak luas pada masyarakat dan juga negara. Karena bisa saja satu undang-undang dapat bertentangan dengan undang-undang lain

Hak anggota DPR untuk menyatakan pendapat

Dpr juga mempunyai hak untuk berpendapat, dalam hal ini pendapat DPR berkaitan atas

Mengenai kebijakan pemerintah dan juga permasahan yang terjadi di negara maupun du dunial internasional.

Menindak lanjuti pelakasaan hak yang telah didapatkan yaitu hak interpelasi dan juga hak angket, atau juga asumi bahwa presiden maupun wakil presiden melakukan tindak pelanggaran hukum

Fraksi DPR

fraksi-DPR

Dengan macam macam anggota dari berbagi partai politik tentu saja ada berbagai pemikiran yang tidak sama, karena itu untuk menyelaraskan bergam kepentingan dari Anggota DPR, maka dibuatlah kelompok-kelompok angota DPR atau fraksi DPR.

Diharapakan dengan adanya fraksi para anggota DPR dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Dan diwajibkan atas anggota untuk menjadi salah satu fraksi

Dalam tugasnya fraksi bertugas untuk mengkoordinir kegiatan anggotanya agar dapat memaksimalkan efisiensi dan juga ke efetifan kerja dari anggota dewan. Tak hanya itu, fraksi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kinerja anggotanya dan melaporkan kinerja ke publik

Setiap pemerintahan mempunyai jumlah fraksi yang berbeda-beda, dalam tahun pemerintahan tahun 2014 –  2019 terdapat 10 fraksi.

Komisi DPR

komisi-DPR

Berbeda dengan fraksi, komisi adalah lingkup kerja dan juga mitra kerja angota DPR . Pada tahun pemerintahan 2014 –  2019 terdapat 11 komisi DPR . Setiap komisi mempunyai lingkup tugas dan mitra yang berbeda, yakni

Komisi  I

Lingkup Kerja : Pertahanan, Luar Negeri, Komunikas Informatika dan Intelijen

Mitra Kerja : Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas),

Dan juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Dewan Pers, Perum LKBN Antara, Lembaga Sensor Film (LSF), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla),

Komisi II

Lingkup Kerja : Dalam Negeri, Sekretarian Negara dan Pemilu

Mitra Kerja : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa), Lembaga Staf Kepresidenan, ,

Komisi III

Lingkup Kerja : Hukum, HAM, dan Keamanan

Mitra Kerja : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Hukum Nasional, Sekjen Mahkamah Agung.

Dan juga Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sekjen MPR, dan Sekjen DPD.

Komisi IV

Lingkup Kerja : Pertanian, Pangan, Maritim dan Kehutanan

Mitra Kerja : Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Kehutanan).

Komisi V

Lingkup Kerja : Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra Kerja : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS),

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Komisi VI

Lingkup Kerja : Industri, Investasi dan Persaingan Usaha

Mitra Kerja : Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Komisi VII

Lingkup Kerja : Energi, Riset dan teknologi serta Lingkungan Hidup

Mitra Kerja : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN), Badan Informasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional (DEN), Pusat Peragaan IPTEK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi).

Komisi VIII

Lingkup Kerja : Sosial dan Agama

Mitra Kerja : Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan juga Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Komisi IX

Lingkup Kerja : Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Mitra Kerja : Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan.

Komisi X

Lingkup Kerja : Olahraga, Sejarah dan Pendidikan

Mitra Kerja : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi), Badan Ekonomi Kreatif.

Komisi XI

Lingkup Kerja : Keuangan dan Perbankan

Mitra Kerja : Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Setjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan.

Dan juga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

itulah beberapa pengertian, fungi dan juga pembagian Fraksi beserta Komisi DPR

semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua

dan seperti biasa, terimakasih sudah mampir

Fungsi DPR

Tinggalkan komentar