Pengertian, Mekanisme Penyusunan, Prinsip, Tujuan dan Fungsi APBN

Pengertian, Mekanisme Penyusunan, Prinsip, Tujuan dan Fungsi APBN

Fungsi APBN – halo hai semuanya, pernah gak kamu merencanakan keuangan dalam sebulan, misalnya uang bulan ini yang akan kamu gunakan dalam satu bulan, jika kamu pandai mengelola keuangan pasti kamu akan mencatat pemasukan dan pengeluaran.

Dengan membagi kemana saja pengeluaran dalam catatan tersebut, sehingga kita dapat mengetahui berapa banyak uang yang kita pakai dan seberapa banyak uang yang dapat kita tabung. Karena jika kita tidak merencanakan keuangan, tahu tahu uang gaji kita telah habis entah kemana, hayo tahu ngalamin kaya gitu gak ?

Rencana keuangan bagi diri sendiri saja sangat penting apalagi untuk negara yang mempunyai wilayah, penduduk, dan kekayaan alam yang banyak. Pasti rencana keuangan tersebut jauh lebih kompleks daripada rencana keuangan diri sendiri.

Rencana keuangan negara di sebut dengan nama APBN, mau tahu lebih jelasnya tentang pengertian APBN dan fungsinya simak selengkapnya

Pengertian APBN

pengertian-apbn

APBN merupakan singkatan dari Anggaran Penerimanaan dan Pengeluranan Negara, atau bahasa mudahnya rencana perekonomian dalam suatu negara. Berbentuk seperti daftar, yang telah diperhitungkan dari mulai skala prioritas  dari berbagai sumber pendapatan negara berbentuk keuangan dan infestasi negara.

Tak hanya itu, didalamnya juga termuat skala prioritas yang dimuat dari berbagai pengeluran yang telah di rancang sebelumnya dengan anggaran yang telah kira-kirakan. Pembuatan APBN biasanya disusun dalam kurun waktu 1 tahun pemerintahan yakni dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pembuatan APBN telah diperhitungkan secara matang, tidak hanya karena kebutuhan presiden tetapi juga sesuai dengan kebutuhan banga.

Landasan hukum APBN

landasan-hukum-apbn

Dalam pembuatan APBN pemerintah pasti telah berusaha dengan sebaik baiknya agar dapat mensejahterakan rakyat. Karena itu maka pemerintah berusaha agar tidak ada penyelewengan dana, penyalahgunaan jabatan atau wewenangn dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu maka stuktur penyusunan APBN dilakukan secara transparan dan terbuka, oleh karena itu beban tanggung jawab yang diterima juga berat, terutama bagi presiden dan juga semua anggota pemerintahan.

Dibawah ini merupakan landasan hukum dari APBN

  • UUD 1945 pasal 23 yang telah diamandemen
  • UU No 1 tahun 1994
  • Keputusan Presiden No 42 Tahun 2002

Karena APBN yang bersifat luas dan janggkauannya yang besar maka mempunyai banyak fungsi yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Dibawah ini fungsi dari APBN

fungsi APBN untuk alokasi

alokasi-apbn

Fungsi ini diguanakan untuk mengadakan barang-barang operasioanal negara dan jasa publik milik negara yang talah beroperasi. Tak hanya itu, APBN juga berguna untuk pembiayaan jika ada pembangunan yang bersifat milik negara.

Dana dalam APBN dapat dipakai mengatur dana dari seluruh pendapatan negara untuk disalurkan ke pos-pos belanjaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fungsi APBN untuk distribusi

fungsi-apbn-untuk-distribusi

pernah dengar kata sama rata sama rasa, ya itulah fungsi selanjutnya dari APBN  mendistribusikan atau meratakan dana pemerintah ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga perbedaan kelas sosial antar masyarakat akan lebih terkurangi.

Dana APBN diperuntukan untuk kepentingan bersama seperti pembangun sarana pemerintah dimana nantinya akan kembali lagi digunakan untuk kepentingan rakyat walaupun dalam bentuk lain seperti beasiswa, subsidi bahan bakar, subsidi bahan pangan, dana pensiunan dan lain sebagainya.

Dana ini bersifat payment transfer (pengalihan dana dari satu sektor ke sektor lainnya).

Fungsi APBN untuk regulasi

apbn-untuk-regulasi

APBN yang telah ada berfungsi untuk mendorong laju kebutuhan ekonomi negara, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi inilah yang disebut regulasi yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Fungsi APBN untuk pengawasan

apbn-untuk-pengawasan

Tak hanya untuk mensejahterakan rakyatnya fungsi lainya yaitu untuk melakukan pengawasan. Contohnya dalam pengkontrolan pihak ekskutif oleh legislative, karena hubungan politik luar negeri Indonesia yang memakai dana APBN.

Oleh sebab itu, perhitungan dana tersebut yang keluar harus sesuai anggaran yang telah direncanakan, jika tidak maka di kwatirkan akan terjadi korupsi.

Fungsi APBN untuk perencanaan

fungsi-apbn-untuk-perencanaan

Fungsi ini berguna untuk pengaturan dan perenaan dana yang kelak akan dipakai untuk ke depannya. Lha rencana inilah yang digunakan untuk acuan negara ke depan akan berfokus pada sektor mana.

Contoh kasus jika presiden ingin lebih mengedepankan perekonomiaan masyarakat menengah, maka pemerintah dapat mencanangkan anggaran untuk UKM yang lebih besar daripada sebelumnya.

Fungsi APBN untuk stabilitas negara

fungsi-apbn-untuk-stabilitas-negara

Fungsi ini lebih bersifat fleksibel, yakni jika ada ketidak seimbangan dalam masyarakat yang sangat tinggi karena beberapa pengaruh, maka secara otomatis pemerintah akan menangani. Dengan cara mengembalikan intervensi keadaan semula.

APBN juga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pencegahan jika kelak akan terjadi inflasi atau deflasi negara yang tinggi. Contoh kasus jika harga beras sangat mahal maka pemerintah akan impor beras agar harga kembali normal.

Fungsi otorisi

fungsi-otorisi

Yakni kekuasaan pemerintah untuk menyalurkan sumber daya yang sudah direncanakan pada tahun tersebut. Contoh jika saat ini pemerintah membuat anggaran dana, maka anggaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan tahun selanjutnya, dimana kewenangannya berdasarkan yang telah tertulis di APBN pada tahun selanjutnya.

Fungsi APBN bagi negara sebagai tolak ukur Pemerintah

tolak-ukur-pemerintah

Fungsi lain dari APBN yaitu untuk mengetahui seberapa tepatnya strategi dan kebijakan pemerintah, dengan demikian pemerintah dapat menjadikannya acuan apakah anggaran yang telah di sediakan berada di tempat yang benar dan sesuai dengan kebutuhan negara. Atau sebagai pertimbangan untuk tahun-tahun berikutnya.

APBN Sebagai Pedoman Pemerintah

apbn-sebagai-pedoman-pemerintahan

Dalam sisi manajemen, APBN yang telah ada sekarang ini juga dapat menjadi pedoman pemerintah untuk tahun berikutnya. Dengan demikian, sektor mana yang akan mendapatkan perhatian khusus sehingga mendapat dana yang lebih besar dan sektor mana yang dikurangi. Dengan demikian, hirapkan pedoman tersebut dapat lebih efektif

Mekanisme penyusunan APBN

mekanisme-penyusunan-APBN

Dalam mekanisme penyusunan APBN, ada beberapa tahapan yang harus pemerintah lakuakan

  1. Perencanaan anggaran dan dana yang tersedia
  2. Rancangan pembuatan APBN yang disetujui DPR

Apabila telah disetujui, maka APBN akan dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan perencanaan. Tetapi jika tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah akan memakai rancangan APBN yang telah di lakukan tahun lalu, dalam kata lain rancangan APBN tahun berikutnya yang digunakan akan sama dengan tahun sekarang.

Dalam pelaksanaanya pemerintah akan tetap mendapat pengawasan oleh DPR, dan di mintai pertanggung jawaban jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai

Prinsip APBN

Prinsip-APBN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, negara tidak dapat serta merta menambahkan beberapa anggaran untuk dipakai rakyat dalam satu tahun ini. Oleh karena itu, APBN lah yang berfungsi untuk pedoman untuk acuan pendapatan dan pengeluaran negara.

Oleh sebab itu, walaupun APBN dibuat oleh pemerintah maka tetap harus ada persetujuan dan pengawasan dari lembaga legislative atau DPR sebagai wakil rakyat. Pemerintah merencanakan APBN dengan perhitungan yang matang agar negara tidak mengalami defisit negara.

Oh ya, jika terjadi defisit anggaran dan negara tidak mampu mengatasi, maka terpaksa harus meminjam dana ke negara lain atau dalam bahasa lain HUTANG.

Oleh sebab itu negara kita mempunyai hutan yang cukup besar ke negara lain. Karena jika salah sedikit saja rancangan yang telah ditentukan maka negara akan mengalami defisit anggaran. Padahal tujuan APBN yaitu untuk mencegah terjadinya defisit anggaran negara.

Prinsip penyusunan APBN

Prinsip-penyusunan-APBN

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN. Berikut prinsip penyusunan APBN :

prinsip penyusunan apbn berdasarkan aspek pendapatan

terdapatnya intensifikasi penagihan dan pengambilan hutang negara, dan juga sewa serta pemakaian barang yang menjadi milik negara

terdapatnya intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan setoran

terdapatnya pelunasan ganti rugi dari kerugian yang telah diterima negara, dan juga denga yang telah di janjikan negara

prinsip penyusunan apbn berdasarkan aspek pengeluaran

bersifat organisir, tepat, dan progran yang akan dilakukan telah sesuai dengan rencana

efektif, hemat, efisien dan tak berlebihan serta sesuai dengan kebutuhan teknis

memaksimalkan potensi produksi yang terdapat dalam negeri dan harus sesuai dengan kemampuan negara dan juga potensi yang ada.

Tujuan APBN

tujuan-apbn

Tujuan APBN yakni diharapkan agar dapat menghidari hal hal yang tidak di inginkan, seperti penggunaan anggaran yang berlebihan, pemborosan, dan penyelewengan dana yang bisa jadi terjadi dalam pemerintahan atau sub-sub pemerintah dibawahnya.

Apabila pemerintah dapat menjalankan APBN sesuai dengan rencana yang telah dilakukan. Maka, besar kemungkinan kesejahteraan masyarkatnya akan semakin meningkat. Karena kesempatan kerja yang semakin banyak dan juga peluang serta hak kewajiban warga negara untuk masyarakat yang meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi negara semakin membaik.

Dengan banyaknya kesempatan kerja maka secara otomatis perputaran roda ekonomi akan lebih baik, apalagi jika sesuai dengan kebutuhan negara maka tidak adal lagi rakyat yang menjadi pengangguran. Karena mereka mempunayai modal dan pada akhirnya kebutuhan seperti pangan, sandang serta lainnya akan terpenuhi.

Jika hal tersebut terjadi maka kesejahteran dan kemakmuran akan meningkat dan tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan akan berkurang atau bahkan dapat dihilangkan di negara ini.

Fungsi APBN

Tinggalkan komentar